PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS ATAS KEWAJIBAN PEWARIS : ANALISIS PEWARIS DAN IMPLEMENTASINYA
DOI:
https://doi.org/10.69714/t40trs90Keywords:
testator's debts, civil inheritance law, saisine principle, beneficiare aanvaardingAbstract
This study aims to analyze the responsibility of heirs for the obligations of the testator from a civil law perspective and examine its implementation in practice in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The legal material collection technique is carried out through literature studies, while the analysis is carried out qualitatively with descriptive-analytical methods. The results of the study indicate that the responsibility of heirs for the testator's debts is a consequence of the transfer of rights and obligations based on the principle of saisine, but is not absolute because it depends on the legal attitude of the heirs, while beneficiare acceptance limits responsibility only to the value of the inheritance, and rejection of inheritance frees the heirs from all obligations of the testator. In practice, the implementation of these provisions still faces various problems, such as the unclear boundary between pure acceptance and tacit acceptance, low public understanding of law, and the complexity of beneficiare acceptance procedures. Therefore, clear norms and implementation guidelines are needed to ensure legal certainty and create a balance between the protection of heirs and the interests of creditors.
References
[1] A. S. Achmad, Astrid, A. Indradewi, and A. A. Indradewi, “Tinjauan Hukum Terhadap Kepemilikan Saham Dalam Perseroan Terbatas Sebagai Harta Waris,” Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, vol. 19, no. 2, pp. 164–171, 2025, doi: 10.22225/kw.19.2.2025.164-171.
[2] Achmad, A. S., Astrid, Indradewi, A., dan Indradewi, A. A., “Tinjauan Hukum Terhadap Kepemilikan Saham Dalam Perseroan Terbatas Sebagai Harta Waris,” Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, vol. 19, no. 2, hlm. 164–171, 2025, doi: 10.22225/kw.19.2.2025.164-171.
[3] Aleaputra, R. F., dan Wiraguna, S. A., “KUH Perdata dan Sengketa Kewarisan: Analisis Yuridis Normatif atas Perlindungan Hak Pewaris di Indonesia,” Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, vol. 2, no. 6, hlm. 145–154, 2025, doi: 10.61722/jmia.v2i6.6922.
[4] Arifin, A. A., “Pelunasan Piutang Kreditur oleh Ahli Waris,” Law Research Quarterly Review, vol. 10, no. 3, 2024.
[5] Rahma, A., Budiartha, I. N. P., dan Sudibya, D. G., “Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Pinjaman Online kepada Ahli Waris,” Jurnal Preferensi Hukum, vol. 3, no. 2, hlm. 282–286, 2022, doi: 10.55637/jph.3.2.4931.282-286.
[6] Dalimuanthe, D., “Penerimaan Warisan Harta Secara Benifisier Perspektif Hukum Perdata,” Jurnal El-Qanuny, vol. 5, no. 1, hlm. 76–89, 2019.
[7] Hadlen, M., Sitompul, R., dan Pakpahan, K., “Realisasi Pembagian Harta Warisan kepada Ahli Waris yang Melepaskan Hak Waris Secara Paksa,” SIBATIK Journal, vol. 2, no. 8, hlm. 2517–2526, 2023, doi: 10.54443/sibatik.v2i8.1251.
[8] Isnina, “Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Utang Pewaris Menurut Hukum Islam,” SiNTESa Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora, no. 1, hlm. 825–829, 2021.
[9] Sirait, O. J., dan Ciptorukmi N, A. S., “Pertanggungjawaban Perdata Ahli Waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Sudah Meninggal,” Privat Law, vol. 12, 2024.
[10] Kartikawati, D. R., Hukum Waris Perdata: Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam, ed. ke-1, vol. 1. CV. ElVARETTA BUANA, 2021.
[11] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad No. 23 Tahun 1847.
[12] Kurnia, I., Fernandha, R. D., dan Goldwen, F., “Prosedur Pelepasan Sebagai Ahli Waris Melalui Penetapan Pengadilan,” Jurnal Serina Abdimas, vol. 2, no. 3, hlm. 848–852, 2024, doi: 10.24912/jsa.v2i3.31981.
[13] Kurniawan, P., dan Muntaqo, F., “Tanggung Jawab Ahli Waris yang Menolak Waris terhadap Kegagalan Pelunasan Kredit Pewaris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata,” Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, vol. 6, no. 2, hlm. 181–190, 2024, doi: 10.28946/lexl.v6i2.3155.
[14] Mahyoril, C., Harianto, W., dan Rizana, “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Hukum Perdata terhadap Warisan dalam Bentuk Utang di Indonesia,” Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin, vol. 4, no. 1, hlm. 47–53, 2024.
[15] Meliala, D. S., Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ed. ke-1. Penerbit Nuansa Mulia, 2018.
[16] Nadriana, L., dan Suparman, E., “Tanggung Jawab Ahli Waris dari Penjamin pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Waris Islam,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, vol. 24, no. 3, hlm. 393–411, 2017, doi: 10.20885/iustum.vol24.iss3.art3.
[17] Solikin, H. N., Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
[18] Palayukan, Y., Pangkerego, O. A., dan Tampi, B., “Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” Lex Privatum, vol. 9, no. 4, hlm. 130–138, 2021.
[19] Prayitno, B., Septiandani, D., dan Triasih, D., “Akibat Hukum Ahli Waris yang Menolak Menanggung Utang Pewaris yang Melebihi Harta Warisan: Kajian Hukum Perdata dan Hukum Islam,” Semarang Law Review, vol. 6, no. 1, hlm. 17–19, 2025.
[20] Rahmatilah, N. A., “Pluralitas Hukum Kewarisan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Normatif,” Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam, vol. 4, no. 2, hlm. 126–136, 2024.
[21] Rajib, R. K., Nugroho, A. S., dan Fatma, R. Z., “Hak Beneficiare: Tanggung Jawab Ahli Waris atas Utang Pewaris,” Global Research and Innovation Journal (GREAT), vol. 2, no. 1, hlm. 189–192, 2026.
[22] Rahmatun, D. R., dan Sahruddin, “Hak Penolakan sebagai Ahli Waris dalam Perspektif KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam,” Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Indonesia, vol. 5, no. 2, 2025.
[23] Saesel, A. M. M., dan Andriyani, S., “Pertanggungjawaban atas Pemenuhan Pembayaran Utang oleh Ahli Waris terhadap Utang Pewaris,” Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, vol. 4, no. 2, hlm. 400–407, 2024.
[24] Sagala, E., “Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata,” Jurnal Ilmiah Advokasi, vol. 6, no. 1, hlm. 116–124, 2018.
[25] Sari, I., “Pembagian Hak Waris kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW),” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, vol. 5, no. 1, hlm. 1–20, 2014.
[26] Setiawan, M. R., Fakhry, M., dan Apriano, M., “Perlindungan Hukum Kreditor dalam Warisan atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat,” Jurnal Komunikasi Hukum, vol. 7, no. 1, hlm. 419–438, 2021.
[27] Farizi, N. A. Z., Misbahuzzulam, dan Abdulaziz, M., “Kewajiban Ahli Waris terhadap Utang Pewaris: Analisis Pasal 175 KHI dalam Perspektif Fikih Syafi’i,” Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, no. 2, hlm. 155–170, 2025.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
