DI BALIK LAYAR MEDIA SOSIAL: BAGAIMANA DOXING MENJADI ALAT MEMBUNGKAM AKTIVIS, MEMBUNGKAM KRITIS, DAN MERUSAK KEBEBASAN DIGITAL
DOI:
https://doi.org/10.69714/x4n3r290Keywords:
Doxing, Activists, Digital Freedom , ITE Law , PDP LawAbstract
This study examines the practice of doxing in Indonesia which is used as an instrument to silence activists and undermine digital freedom, as well as analyze the legal response through Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Technology (ITE Law) and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). Doxing, which is the unauthorized publication of personal data for intimidation purposes, has created a serious chilling effect for critical voices. The cases against activists show that this threat is real and requires effective legal action to maintain civil security. The results of the analysis show that although Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Technology (ITE Law) and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) have provided a legal basis, the regulation is inadequate because it does not specifically formulate doxing as a cybercrime, thus creating a legal loophole. The study concludes that this legal gap leads to ineffective law enforcement and inadequate protection for victims' rights to rehabilitation and compensation. Therefore, it is necessary to synchronize the law, improve the competence of the apparatus, and strengthen victim protection more comprehensively.
References
A. Ramadlan, M. F. S., Wahid, A., Rakhmawati, F. Y., Destrity, N. A., Hair, A., Harjo, I. W. W., &
Utaminingsih, Media, Kebudayaan, dan Demokrasi: Dinamika dan Tantangannya di Indonesia
Kontemporer. Universitas Brawijaya Press, 2019.
D. A. Rauf and M. R. Moha, “Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik
Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” Al-Zayn: Jurnal Ilmu
Sosial & Hukum, vol. 3(2), pp. 601–621, 2025, doi: https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1104.
S. Y. Hukmana, “ICW Laporkan Dugaan Doxing Peneliti seusai Kritik Jokowi soal Nominasi
Tokoh Terkorup,” Media Indonesia, 2025. [Online]. Available: https://mediaindonesia.com/politikdan-hukum/734077/icw-laporkan-dugaan-doxing-peneliti-seusai-kritik-jokowi-soal-nominasitokoh-terkorup
J. Ester and F. Riana, “Amnesty: Veronica Koman, Aktivis HAM Papua yang Harus Dilindungi,”
Tempo.co, 2021. [Online]. Available: https://www.tempo.co/hukum/amnesty-veronica-komanaktivis-ham-papua-yang-harus-dilindungi-456514.
H. Ayu, “Digital Vigilantism and Its Compatibility with Criminal Justice Principles in Indonesia,”
The Easta Journal Law and Human Rights, vol. 3, no. 03, pp. 190–197, 2025, doi:
58812/eslhr.v3i03.637.
V. Angelita and V. S. A. C. Suradipraja, “Dampak Sosial Doxing Terhadap Hak Privasi Pelaku
Kejahatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024,” Jurnal Legislatif, vol. 8, no. 1,
pp. 1–18, 2024.
Fitri Sri Armaini dkk / Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Vol 2 No. 5 (2025) 242 – 251
Di Balik Layar Media Sosial: Bagaimana Doxing Menjadi Alat Membungkam Aktivis,
Membungkam Kritis, dan Merusak Kebebasan Digital (Fitri Sri Armaini)
S. S. K. Utami, “DOXING AS A DIGITAL CRIME : A HUMAN RIGHTS AND PRIVACY
PROTECTION PERSPECTIVE UNDER INDONESIAN LAW,” Domus Legalis Cogitatio, vol. 2,
no. 2, 2025.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU ITE.
C. J. J. Waha, L. L. Dade, and N. Nachrawy, “KAJIAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA
PENYEBARAN DATA PRIBADI MELALUI INTERNET (DOXING) DI INDONESIA,” Jurnal
Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, vol. 13, no. 3, 2024.
I. Gusti, A. Pramesti, and G. Devi, “Analisis UU ITE dan Perlindungan Data Pribadi: Implikasi
Tanggung Jawab Pidana dalam Kasus Doxing pada Pemilu 2024,” vol. 2, pp. 70–74, 2025.
R. A. Puspitasari, I. Dwiprigitaningtias, and H. D. Saputro, “Personal Data Into The Public Space
Analisis Yuridis Kualifikasi Doxing sebagai Tindak Pengungkapan Data Pribadi ke Ruang Publik,”
Jurnal Rechswetenschap, 2024.
D. R. Balqis and Z. M. Z. Monggilo, “Doxing Sebagai Ancaman Baru Jurnalis Online: Menelisik
Kasus Doxing Jurnalis Liputan6.com,” Jurnal Komunikasi, vol. 14, no. 2, pp. 133–144, 2024, doi:
31294/jkom.v14i2.15651.
M. G. K. Wulan and L. Purbowati, “ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
DOXING DI MEDIA SOSIAL DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN HAK PRIVASI
MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN
DATA PRIBADI Miracle,” Integrative Perspectives of Social and Science Journal, vol. 2, no. 3,
F. D. R. Alwani and S. A. Wiraguna, “Sanksi Hukum Mengungkap Data Diri Sesorang Dan
Membagikannya Di Sosial Media Atau Doxing (Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 27
Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi),” Indonesian Journal of Law, vol. 2, no. 6, pp.
–121, 2024.
S. Ade, “Kasus Wartawan di Bali Didoxing, Pelaku tak Efektif Dikenakan UU ITE Karena tak
Timbulkan Efek Jera,” Indo Bali News, 2023. [Online]. Available: https://indobalinews.pikiranrakyat.com/hukum/amp/pr-887221145/kasus-wartawan-di-bali-didoxing-pelaku-tak-efektifdikenakan-uu-ite-karena-tak-timbulkan-efek-jera?page=all
M. I. Khatami and M. E. T. Pahlevi, “Covid-19 Dan Kebebasan Berekspresi Di Internet: Melihat
Represi Digital Dalam Pemberitaan Tempo.Co,” SOURCE : Jurnal Ilmu Komunikasi, vol. 8, no. 1,
p. 1, 2022, doi: 10.35308/source.v8i1.4592.
M. Syailendra, S. Tobing, K. Liwe, and H. Fitriyani, “Studi Kasus Sebuah Ancaman Terhadap
PrivasiKasus Doxing Di Indonesia Dalam PerspektifHukum Dan Etika,” Jurnal Multilingual, vol.
, no. 4, pp. 32–45, 2020.
E. MARIA CRISTY and D. Zukriadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan
Penganiayaan Di Indonesia,” SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa, vol. 6, no. 1, pp.
–11, 2024, doi: 10.33884/scientiajournal.v6i1.8224.
R. E. R. Frilly Maria Ngantung, Sarah D. L. Roeroe, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Doxing Perusahaan Pinjaman Online Legal,” Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, vol. 13, no. 4, pp.
–1713, 2024.
Shofiyyah Mardiyyah Hasya, Akmal Muhammad Abdullah, and Raden Maulana Damarjati, “Aspek
Hukum Pertanggungjawaban Pelaku dan Upaya Pemulihan Hak Korban Atas Kejahatan Doxing,”
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, vol. 3, no. 1, pp. 176–190, 2025, doi:
55606/eksekusi.v3i1.1731.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban.
A. Shafira and D. Narwastuty, “Perlindungan Data Pribadi Pelaku Cyberbullying Di Bawah Umur
Dihubungkan Dengan Tindakan Doxing Oleh Pengguna Media Sosial Menurut UU PDP,” Unes
Journal of Swara Justisia, vol. 9, no. 1, pp. 37–44, 2025, doi: 10.31933/z05jw770.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
